Kupang, DETIK45 || Memasuki momen Ramadan 1446 H, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT pastikan pasokan dan stabilitas harga pangan terjaga. Stabilitas tersebut didukung dengan beberapa upaya TPID NTT yang didukung penguatan ruang belanja pengendalian inflasi Pemerintah Daerah.
Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu komponen penting yang akan memperkuat belanja Pemerintah Daerah, ditempuh melalui strategi percepatan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah yang menjadi agenda Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi NTT.
“Mari bersama perkuat orkestrasi sinergi dalam menjaga inflasi untuk mewujudkan NTT yang sejahtera dan berkelanjutan. Optimalkan Belanja APBD untuk pengendalian inflasi, peningkatan PAD melalui digitalisasi akan mendukung hal ini” disampaikan oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, ketika memimpin High Level Meeting (HLM) TPID – TP2DD Provinsi NTT di Ruang Rapat Gubernur NTT pada Rabu (5/3).
Bank Indonesia Provinsi NTT (BI NTT) siapkan strategi dan langkah konkrit pengendalian inflasi pada momen Ramadan dan Idulfitri 1446 H serta untuk keseluruhan tahun 2025. Mendukung Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT, BI memperkuat sinergi bersama dengan TPID agar inflasi tetap terjaga pada rentang target 2,5±1%.
“Kenaikan permintaan pada momen Ramadan dan Idulfitri tentu akan mendorong laju inflasi, ini perlu kita jaga kewajarannya agar gairah dunia usaha dan daya beli masyarakat tetap terjaga” disampaikan Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Agus Sistyo Widajajti, pada paparannya dalam kegiatan HLM dimaksud.
“Kami akan dukung pelaksanaan operasi pasar dan kerjasama antar daerah (KAD) untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.” lanjut Agus.
Penguatan produktivitas sektor pertanian menjadi kunci stabilitas inflasi NTT dalam jangka panjang. Hal tersebut sejalan dengan defisit komoditas beras, bawang merah, dan cabai merah yang dialami NTT. BI NTT telah mendukung penyediaan sarana produksi padi, pembuatan sumur bor, realisasi KAD komoditas beras, dan pelatihan penangkaran benih bawang merah untuk petani-petani di NTT. Ke depan, BI NTT telah melakukan penjajakan untuk pengembangan komoditas perikanan air tawar, business matching produksi pangan NTT dengan pelaku usaha perhotelan, dan pengembangan toko pangan untuk memperkuat terjangkarnya harga pangan.
Memperkuat ruang Belanja APBD NTT untuk pengendalian inflasi, BI bersama TP2DD akan optimalkan peningkatan PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Pendapatan pajak dan retribusi Provinsi NTT pada tahun 2024 masing-masing sebesar Rp1,23 triliun (peringkat 24 dari 38 provinsi) dan Rp26,09 miliar (peringkat 25 dari 38 provinsi). Capaian tersebut masih dapat dioptimalkan, terutama melalui langkah digitalisasi PKB dan BBNKB yang 99,7% masih bergantung terhadap layanan teller/loket. Sementara itu, pembayaran retribusi masih belum tersentuh oleh digitalisasi.
Digitalisasi pajak dan retribusi ini tentunya akan memberikan transparansi dan efisiensi dalam proses pembayaran masyarakat dan penerimaan Pemerintah Daerah, yang meningkatkan aspek trust serta meminimalisir dugaan praktik fraud.
Pelaksanaan HLM TPID – TP2DD ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi dan arahan strategis Kepala Daerah untuk memperkuat stabilitas ekonomi. Kegiatan yang dipimpin oleh Gubernur NTT, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT, Kapolda NTT, Kepala Perwakilan BI NTT, Kasiolog Korem 161, Kepala OJK NTT, Kepala DJPb NTT, Kepala BPS NTT, Kepala BULOG NTT,Plt. Dirut Bank NTT, Ketua Kadin NTT, GM Pelindo III, GM PT. Angkasa Pura I Kupang, dan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT, menghasilkan beberapa kesepakatan sbb:
Pembentukan Satgas Pengendali inflasi;
Gerakan menanam tanam cepat panen pada pekarangan rumah masyarakat; Percepatan hilirisasi pertanian, one village one product (OVOP);
Mitigasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, perikanan, dan peternakan; Optimalisasi peran koperasi desa sebagai offtaker untuk kepastian pasar produksi tani; Peningkatan jumlah petani milenial dan generasi Z;
Pemanfaatan dana desa tepat sasaran dengan optimalisasi peran BUMDes; Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk memperkuat ruang belanja APBD untuk pengendalian inflasi;
Perluasan penggunaan kanal digital dalam aktivitas bertransaksi rutin masyarakat; dan Perluasan lini usaha koperasi simpan pinjam untuk bidang produksi (koperasi produsen).
Agus Sistyo Widjajati
Deputi Direktur
